Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - ELSA YUNIKA PRADANA - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Anandar Mulia - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Cliff Simon Joshua - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Famelia Pratiwi - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - Sestri Oktaviani

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Amanda Desyana - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN MODAL VENTURA DAN HUKUM ISLAM

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LLM. - MUHAMMAD SHABURYAN - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA MULTATULI KABUPATEN LEBAK DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA DIBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - EMIR AULIA - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PETERNAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL,M - Pupung Faisal, S.H., M.H. - Ridoh Parningotan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

ANGGRA NOVIANSYAH - Dr. An- An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TINJAUAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN MODAL VENTURA DAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA MULTATULI KABUPATEN LEBAK DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA DIBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PETERNAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi